Birokrasi hambat daya saing ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi 46 pada 2011 menjadi di posisi 50 pada 2012.

Data tersebut menunjukkan Indonesia saat ini berada di bawah beberapa negara sekawasan seperti Malaysia yang menempati posisi 25, Brunei Darussalam di posisi 28, China di posisi 29 dan Thailand di posisi 38.

Laporan tersebut juga memperlihatkan penyebab penurunan peringkat Indonesia karena permasalahan birokrasi yang tidak menguntungkan untuk sektor bisnis dan banyaknya kejahatan serta kekerasan yang masih sering terjadi.

Indeks daya saing WEF ditopang oleh tiga unsur, antara lain persyaratan dasar, penopang efisiensi, serta faktor inovasi, dan kecanggihan.

Indonesia pada 2011--2012 hanya berhasil meningkatkan poin inovasi dan kecanggihan, namun dua penopang lain mengalami penurunan peringkat, dengan nilai terburuk pada persyaratan dasar.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pengkajian Peneliti dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Didik J. Rachbini mengatakan, kinerja dan tata kelola birokrasi yang lambat menjadi hambatan besar investasi di Indonesia.

"Hal yang dikeluhkan oleh pengusaha adalah tata pengurusan sejumlah perizinan yang lama sehingga pengusaha kecil menderita di bawah birokrasi yang berbelit," kata Didik baru-baru ini.

Menurut Didik, sejumlah lembaga birokrasi yang bermasalah masih banyak terdapat di daerah di luar ibu kota Jakarta. Di sejumlah daerah di luar ibu kota, transparansi dan penghapusan pungutan liar menjadi isu utama yang harus dibenahi pemerintah untuk menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Banyak birokrasi di daerah yang salah mengelola anggaran, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar," katanya. Untuk birokrasi di pemerintah pusat, Didik menilai sudah mulai ada sejumlah lembaga yang melakukan pembenahan tata kelola pengurusan perizinan usaha.

"Beberapa lembaga yang mulai memiliki birokrasi yang baik antara lain Direktorat Jenderal Pajak lalu Bank Indonesia," kata Didik.

Kepastian hukum

Sementara itu pengamat ekonomi Universitas Indonesia (Fakultas Ekonomi UI), Monang Tobing, dalam suatu pemberitaan, menilai selain masalah birokrasi maka tidak adanya kepastian hukum adalah penghambat paling besar bagi investor untuk mengembangkan investasi di Indonesia.

Birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian usaha membuat kalangan investor terpuruk sehingga peringkat daya saing Indonesia di peta global menurun.

Monang mencontohkan, kasus pengusaha Hartati Murdaya yang diduga menjadi korban pemerasan oleh bupati, adalah contoh konkret bahwa hukum tidak ditegakkan demi melindungi investasi. Pemerintah daerah butuh investasi untuk mengembangkan daerahnya, sehingga seharusnya investor dilindungi, bukannya malah dipersulit, apalagi diperas.

"Inilah dilema pengusaha yang berniat baik memajukan daerah, malah diganjal oleh perilaku birokrat di daerah," katanya.

Menurut Monang Tobing, laporan WEF yang menempatkan daya saing Indonesia jauh di bawah Malaysia dan negara lainnya tersebut adalah pukulan telak, karena program reformasi birokrasi dan "debottlenecking" (menghilangkan hambatan dunia usaha) yang terus digembar-gemborkan pemerintah tidak menunjukkan hasil optimal.

Dikatakan, sebenarnya reformasi birokrasi sudah digulirkan terus -menerus sejak tahun 2007, tetapi perubahan belum banyak terlihat. Birokrasi masih menjadi masalah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai birokrasi dalam implementasi otonomi daerah masih terabaikan.

Praktik korupsi merajalela, jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan mengeruk keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompok.

Tingginya biaya

Hal yang sama dikatakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi menilai tingginya biaya yang dibutuhkan dalam birokrasi merupakan penyebab utama turunnya daya saing ekonomi Indonesia.

"Biaya birokrasi yang tinggi menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Sofjan menilai masalah birokrasi tersebut sangat berkaitan erat dengan korupsi yang semakin marak di berbagai instansi.

"Ada hubungan erat antara korupsi dan birokrasi sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia mengimbau pemerintah agar mengatasi kedua masalah mendasar tersebut.

"Kami hanya menginginkan dua hal, yakni regulasi dan birokrasi yang betul-betul dijalankan secara jujur," katanya.

Selain masalah birokrasi, Sofjan juga mengimbau agar pembangunan infrastuktur dibenahi dan dipercepat untuk mendorong kembali para investor agar berinvestasi.

"Jika kedua masalah itu teratasi, kami dari pihak pengusaha tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi, kalau perlu kita naikkan menjadi 30 persen investasinya," katanya.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani juga menilai birokrasi di Indonesia semakin memburuk.

"Birokrasi kita memang dalam taraf memprihatinkan sehingga diperlukan reformasi untuk membenahi berbagai kegiatan tata negara ini," katanya.

Kurang Kompeten

Salah satu penyebab kualitas dari pegawai negeri sipilnya. Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, mengatakan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air lebih dari cukup namun kurang kompeten.

"Pegawai sangat banyak, tapi sulit mencari pegawai yang kompeten," ujar Eko.

Dia mengatakan sejumlah instansi pemerintahan dan pemerintah daerah banyak mengeluhkan sulitnya mencari pegawai yang memenuhi kualifikasi.

"Ini akibat seleksi yang dilakukan tidak dengan baik dan berindikasi dengan kecurangan," tambah dia.

Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak boleh membiarkan orang yang menjadi PNS dengan cara membayar.

"Karena sekali kita dapat orang seperti, maka dia akan mengembalikan uang tersebut dengan berbagai cara."

Oleh karena itu, lanjut dia, mulai tahun ini Kementerian PAN dan RB mengubah pola seleksi dengan melibatkan banyak pihak, transparan, efisien, objektif, dan efektif.

"Penerimaan CPNS yang transparan membantu kepala daerah yang selama ini dibebani PNS titipan oleh keluarga dan kolega," jelas dia.

Pada penerimaan CPNS 2012, kata Eko, malah ada formasi yang masih kosong karena tidak ada peserta yang memenuhi kualisifikasi dan nilai kelulusan.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan reformasi birokrasi merupakan prioritas utama dari 11 prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II.

"Penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program pembangunan lainnya sangat tergantung pada keberhasilan program tersebut, yang bertujuan mewujudkan birokrasi bersih, berintegritas tinggi, dan melayani," kata Azwar.

Dia mengatakan, penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama seharusnya mudah dipahami oleh berbagai pihak karena peran birokrasi sangat besar dalam proses implementasi berbagai sektor pembangunan.

"Reformasi birokrasi adalah kerja berat yang baru dapat dilihat hasilnya secara nyata dalam jangka panjang. Melalui implementasinya diharapkan terjadi perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM dan akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik," ujarnya.

Oleh karena itu, lebih lanjut dikatakannya, untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah menyusun sembilan program percepatan refromasi birokrasi.

Beberapa program percepatan tersebut antara lain, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi calon PNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan sistem elektronik pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, efisiensi penggunaan fasilitas.

"Melalui implementasi reformasi birokrasi, hasil yang diharapkan dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat, terutama organisasi birokrasi yang lebih efisien dengan evaluasi terhadap lembaga nonstruktural dan penyederhanaan jenjang birokrasi," katanya.

Selain itu, Azwar berharap akan adanya peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pola rekrutmen dan penempatan dalam jabatan yang lebih terbuka atau "open government" dan kompetitif.

(U002/A011) Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Inilah bukti bahwa birokrasi kita tidak jadi faktor penghambat. Kata-kata itu diucapkan dengan semangat oleh RJ Lino, ...

View the original article here

Lelaki Korea rasa Indonesia

Kim Soo-il (Istimewa)

Mengapa ngurusi Indonesia terus"

Jakarta (ANTARA News) - Ketika dia belajar bahasa Indonesia pada 1970, banyak orang bertanya-tanya padanya karena hal itu dinilai tidak sesuai dengan sosoknya yang dikenal dan pandai. Pantasnya dia mengambil jurusan bahasa Inggris.Tapi Kim Soo-il mengaku tidak peduli pada anggapan dan pertanyaan banyak orang itu karena baginya Indonesia akan menjadi "sesuatu" suatu saat nanti.Menurut dia, ada semangat yang sama antara Indonesia dan Korea sebagai negara yang lepas dari penjajahan tanpa infrastruktur memadai. Ada semangat yang menjadi modal untuk membangun negeri.Kim terus belajar bahasa Indonesia dan membuktikan prestasinya di bangku kuliah sebagai ketua dari mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa asing.Begitu lulus dari bangku kuliah, dia pun berbisnis dengan orang Indonesia."Awal tamat kuliah saya trading. Saya impor kerajinan rotan dari Indonesia," kata Kim Soo-Il saat berbincang dengan wartawan di gedung Busan Indonesia Center (BIC), Busan, Korea Selatan, pertengahan September, di sela kunjungan Menparekraf Mari Elka Pangestu.Bisnis beli dan jual berbagai kerajinan rotan tersebut, kata Pak Kim, begitu dia disapa oleh orang Indonesia yang mengenalnya, mendatangkan banyak uang untuknya. Kursi rotan, meja rotan, keranjang rotan, dan banyak perabot dari rotan lainnya, menjadikannya orang yang sejahtera.Belajar bahasa Indonesia memaksa dia juga belajar budaya negeri itu, kata Kim, dan hal itu membuatnya jatuh cinta pada Indonesia dan masyarakatnya. Maka, ketika Kim mulai menikmati keuntungan dari bisnis hasil alam Indonesia, dia secara sadar mempromosikan Indonesia. Dia kemudian dikenal sebagai Indonesia banget di mata orang yang mengenalnya, baik bagi orang senegerinya maupun bagi orang Indonesia yang mengenalnya.Hingga suatu kali, pada 1993, Presiden Soeharto menunjuk Kim sebagai Konsul Kehormatan Indonesia di Busan, kota besar di sebelah tenggara Korea Selatan, dua jam berkereta atau tidak sampai satu jam berpesawat dari Seoul.Jabatan Konsul Kehormatan Indonesia dijabatnya sampai 2007.Menurut dia, kecintaannya pada Indonesia dan jabatannya sebagai wakil Indonesia di negerinya sendiri itu bukannya tanpa pandangan negatif dari sejumlah orang. Ada pertanyaan soal nasionalisme ditujukan kepadanya."Mengapa ngurusi Indonesia terus," kata Kim menirukan pertanyaan pengkritiknya itu.Maka, dia pun memenuhi permintaan pemerintahnya untuk menjadi wakil Korsel di negeri orang. Dia menjadi Duta Besar Korea Selatan di Timor Leste pada 2008."Sebenarnya saya ingin jadi Duta Besar di Indonesia. Tapi saat itu posisi itu sudah terisi," katanya.Saat itu, ada beberapa negara yang ditawarkan kepadanya, termasuk negara di Eropa. "Saya pilih Timor Leste, karena dekat dengan Indonesia," katanya sambil terkekeh dengan gaya khasnya.Ketika di Timor Leste, Kim ternyata tetap cinta Indonesia. Dia mengaku sering mangkal di Kedubes RI di negara yang sama.Dia mengaku selalu siap sedia membantu persoalan Indonesia di Timor Leste, sehingga sering kali mobil dinasnya diparkir di KBRI sepanjang hari."Orang-orang bilang, ada dua Dubes Indonesia di Timor Leste," katanya.Tugas sebagai duta besar pun akhirnya berakhir dan Pror Kim, begitu sebagian orang memanggilnya, kembali ke tanah asalnya di Busan. Selesainya tugas kenegaraan itu pun memberi lelaki berusia 67 tahun itu waktu  untuk kembali ke hobinya, mengurusi Indonesia. Kecintaan Kim pada Indonesia akhirnya memiliki bentuk yang makin populer ketika dia menggunakan uang pribadinya membangun sebuah gedung di tengah kota Busan yang dia dedikasikan sebagai pusatnya Indonesia di kota itu dengan nama Busan Indonesia Center (BIC).Gedung BIC berada di pinggir jalan utama Busan, terletak di antara apartemen, sekolah, gerai makan, taman umum dan pertokoan.Ada poster besar bertuliskan wonderful Indonesia dalam bahasa Inggris dan Korea.Poster promosi bergambar penari Bali dengan latar lapangan golf tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Mari Elka Pengestu ke gedung yang diresmikan pada 13 April 2012 tersebut.Beragam informasi mengenai Indonesia diperoleh di gedung yang kini juga menjadi kantor bagi maskapai Garuda Indonesia dan kantor BNP2TKI ini."Gedung ini dibangun dari uang Pak Kim sendiri," kata Duta Besar Indonesia untuk Korsel Nicholas T Dammen di BIC dalam acara promosi wisata di gedung itu.Menurut Kim, dia membangun gedung itu dengan dana sebesar enam juta dolar AS (hampir Rp60 milyar)."Ini bagi saya ibarat melunaskan utang ke Indonesia," kata pria murah senyum yang kini menjadi guru besar jurusan studi Indonesia pada Busan University of Foreign Studies.Di gedung itu pula Mari memulai kunjungannya ke Korsel (23-26/9) dengan menanam sebatang pohon di halaman BIC.Mari tiba di Busan hari Minggu. Tapi berkat Kim, kunjungan Mari untuk mempromosikan daerah wisata Indonesia di luar Bali itu mendapat sambutan puluhan pihak berkepentingan.Kota berpenduduk empat juta itu memang berpotensi menjadi pasar wisata bagi Indonesia, kata Kim, apalagi faktanya, saat ini, orang Korea yang ada di Indonesia didominasi orang Busan.Kota Busan juga terkenal karena festival filmnya dan Fakultas Film dan Video Universitas Dongseo. Di universitas itu pula, pada hari libur tersebut, Mari diterima petinggi kampus untuk membuka peluang kerja sama pengembangan perfilman yang menjadi tugasnya mengelola perekonomian kreatif.Menurut Kim, proses belajar memang perlu terus dilakukan agar lebih maju. Dia ingin Indonesia semakin maju, dan yakin suatu saat nanti Indonesia bukan hanya terimbas gelombang Korea, seperti K-Pop yang kini sedang menerpa ke mana-mana.Dia mengatakan, Indonesia juga bisa menciptakan gelombang yang akan mengalir ke berbagai penjuru."Saya ingin Indonesia maju. Indonesia maju maka nama saya juga naik. Saya akan banyak pekerjaan," kata Kim, penasihat Kedutaan Indonesia di Korsel.Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Buku tentang perjalanan menunaikan ibadah haji sudah banyak ditulis. Salah satu yang fenomenal adalah yang ditulis ...

View the original article here